Pihak-Pihak Dalam Transportasi

Manajemen transportasi melibatkan pihak-pihak yang secara langsung menentukan kinerja transportasi.  Setidaknya ada enam pihak dalam manajemen trasportasi (Bowersox, 2013), yaitu: (1) pengirim (shipper), seringkali disebut sebagai consignor; (2) Penerima (receiver), dikenal sebagai consignee; (3) Perusahaan penyedia jasa transportasi (carrier dan agent); (4) Pemerintah (government); (5) Teknologi informasi dan komunikasi (ICT); dan Masyarakat (public).

  • Pengirim (shipper) dan Penerima (receiver)

Pengirim dan penerima adalah pihak-pihak yang memerlukan pergerakan produk antara dua lokasi dalam rantai pasok.  Umumnya, pengirim berkepentingan terhadap penyelesaian transaksi penjualan atau pembelian produk.   Keberhasilan transaksi tersebut membutuhkan pergerakan barang-barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan dengan biaya transportasi yang paling rendah.  Bagi pengirim dan penerima, isu-isu penting yang harus disolusikan adalah waktu pengambilan dan pengantaran barang, waktu singgah, kehilangan dan kerusakan barang, penagihan, dan keakuratan informasi.

  • Perusahaan penyedia jasa transportasi (carrier dan agent);

Carrier merupakan pihak yang menyelenggarakan transportasi barang.  Sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi, carrier akan membebankan tarif angkutan semaksimal mungkin dan meminimalkan biaya tenaga kerja, fuel, dan biaya operasional kendaraan.  Untuk mencapai tujuan ini, carrier melakukan koordinasi waktu pengambilan  dan pengantaran barang untuk beberapa pengirim dengan cara konsolidasi agar dapat mencapai operasional yang efisien.  Broker dan freight forwarder merupakan agen transport yang memfasiltiasi carrier dengan kebutuhan pengirim.

Carrier membuat keputusan investasi yang terkait dengan kebutuhan bisnis dan operasional transportasi, seperti truck, pesawat udara, kapal, lokomotif, dan lain-lain, dan menyelenggarakan bisnis transportasi dengan biaya operasional yang efisien untuk memaksimalkan tingkat pengembalian atas aset yang telah diinvestasikan.

  • Pemerintah (government).

Pemerintah berperan dalam transportasi melalui penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandar udara, jaringan kereta api, kebijakan regulasi transportasi, dan pelayanan pemerintah untuk menyelenggarakan transportasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kinerja logistik nasional.

Hampir semua infrastruktur transportasi dimiliki dan dikelola sebagai barang atau layanan publik.  Untuk itu, kebijakan transportasi diarahkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang fair dan kompetitif, mencegah monopoli, keseimbangan lingkungan dan hemat energi.

kargo pedia
  • Teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

ICT diperlukan untuk menyediakan informasi yang akurat dan real-time antara pelanggan dan pemasok atau antara pengirim dan penerima.  Perkembangan ICT transportasi mencakup aplikasi Transportation Management System (TMS) dan Fleet Management System (FMS) yang berbasis web atau cloud.

  • Masyarakat (public).

Pihak terakhir dalam sistem transportasi adalah publik.  Publik berkepentingan terhadap kebutuhan transportasi yang dapat dijangkau dengan mudah, biaya yang murah, aman, selamat, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.  Secara tidak langsung, publik menciptakan permintaan jasa transportasi dengan cara pembelian produk-produk.

 

<<<SEBELUMNYA                                     SELANJUTNYA>>>