Logo Kargopedia Baru

Sektor Transportasi Berperan Penting Dalam Sistem Logistik Barang dan Konektivitas Wilayah

JAKARTA – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, angkutan barang adalah hal yang penting dalam sektor transportasi dan harus berkeselamatan.

Tingkatkan pengetahuan dan pemahaman Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah terhadap kebijakan, Pemerintah terkait penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan, maupun penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan penyelenggaraan bidang lalu lintas angkutan jalan, Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Bidang Angkutan Barang di Jalan Tahap I Tahun 2021 dalam format webinar.

“Sektor transportasi mempunyai peran penting dalam sistem logistik di dalam alur pergerakan barang dan konektivitas antarwilayah. Saat ini transportasi angkutan barang menggunakan moda angkutan jalan masih menjadi yang paling dominan dalam sistem logistik di Indonesia,” tegasnya di Jakarta, Kamis (19/8/2021). 

Menurutnya, berdasarkan data yang dimiliki, pihaknya melihat peran logistik di jalan raya mencapai 80-90%, sisanya menggunakan moda transportasi lain. Saat pandemi, Pemerintah berhati-hati saat membuat kebijakan pembatasan pergerakan mobilisasi masyarakat dan angkutan barang dikecualikan jadi sangat prioritas bagi semua. Menurutnya, penggunaan moda angkutan barang di jalan cukup tinggi, sehingga dibutuhkan kebijakan guna mewujudkan penyelenggaraan angkutan barang di jalan yang aman, selamat, lancar, dan tertib. 

Meningkatnya kebutuhan barang seiring pertumbuhan jumlah penduduk, serta bertambahnya jumlah kawasan industri di Indonesia, kata dia, menjadi latar belakang perlunya suatu kebijakan pada bidang transportasi sebagai perangkat hukum yang menjadi dasar aturan angkutan barang di jalan. 

“Hingga saat ini salah satu permasalahan pada penyelenggaraan jasa angkutan barang adalah masih banyaknya praktik pengangkutan angkutan barang dengan angkutan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang memberi dampak kondisi lalu lintas, seperti kerusakan jalan dan menurunnya keselamatan sehingga memicu potensi kecelakaan di jalan,” katanya.

Ia menegaskan, fungsi pengawasan terhadap pelanggaran angkutan barang di jalan perlu kembali dipertegas baik oleh pemerintah pusat melalui Kemenhub dan Dinas Perhubungan di daerah, agar operator jasa angkutan barang patuh terhadap aturan yang berlaku.

“Saat ini kami tengah membangun sistem melalui teknologi informasi berbasis aplikasi berupa data jenis angkutan barang, komoditi yang diangkut juga alur pergerakannya melalui GPS yang nantinya data tersebut terangkum dalam database manifest elektronik,” kilahnya. 

Aplikasi ini nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan dapat diakses agar mempermudah fungsi pengawasan angkutan barang secara lebih menyeluruh.

Sementara itu, Pemerintah telah mendorong terciptanya kemudahan berusaha dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Dalam kegiatan sosialisasi ini disampaikan juga paparan mengenai Tindaklanjut Kebijakan PP 5 Tahun 2021 Terhadap Angkutan Barang di Jalan (Angkutan Barang Umum dan Khusus) oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Lukijanto.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia mulai memainkan peranan penting termasuk di sektor transportasi. 

“Di dalam penerapan UU Cipta Kerja ini kita harapkan bahwa ekonomi akan tumbuh, sehingga dalam rangka menciptakan daya saing maka Pemerintah melakukan reformasi perizinan,” tuturnya.

Sebagai turunan dari UU nomor 11 tahun 2020 diterbitkan PP 5/2021 yang di dalamnya memuat kebijakan Pemerintah terhadap angkutan barang di jalan terkait angkutan bermotor untuk barang khusus dengan tingkat resiko tinggi, karena barang khusus terdiri dari barang berbahaya dan barang tidak berbahaya. Dengan demikian penyempurnaan aturan di bidang angkutan barang ini akan lebih menjamin angkutan yang selamat, aman, dan nyaman serta selaras dengan peraturan yang ada.

Selain itu hadir juga sebagai pembicara lainnya antara lain Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Prabawa Eka Soesanta yang menyampaikan materi seputar Tindaklanjut PP nomor 5 Tahun 2021 (Delegasi Perizinan Angkutan Barang Umum terhadap Gubernur), Kasubdit Angkutan Barang Alexander Hilmi Perdana dengan materi Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, serta Plt. Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Endy Irawan dengan materi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Sumber : mnctrijaya.com

Mengenal apa itu truk dan Apa saja jenisnya, DISINI!!

Mengenal apa itu truk dan Apa saja jenisnya, DISINI!!

Sewa Truk

Mengenal Apa Itu Truk     Truk merupakan sebuah jenis armada transportasi yang memiliki bentuk dan ukuran begitu beragam dengan

Read More
Tips Aman Bekendara, Hati-Hati Dijalan, Selamat Sampai Tujuan Guys !!!

Tips Aman Bekendara, Hati-Hati Dijalan, Selamat Sampai Tujuan Guys !!!

Kendaraan, Transportasi

Kecelakaan masih menjadi salah satu bencana yang tak pernah surut di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun

Read More
7 MACAM ALAT BERAT DENGAN TEKNOLOGI MODERN SEBAGAI ALAT BANTU ANGKAT BARANG

7 MACAM ALAT BERAT DENGAN TEKNOLOGI MODERN SEBAGAI ALAT BANTU ANGKAT BARANG

Sewa Alat Berat

Pekerjaan mengangkat dan memindahkan barang bisa jadi merupakan pekerjaan paling tua yang dikerjakan oleh manusia. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kini

Read More

Link Penting

© Copyright 2021 All Rights Reserved by Kargopedia Indonesia